MANAJEMEN PROYEK
4.1. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang bersikan
nama proyek berikut penjelasaannya berupa jenis, besar dan lokasihnya, serta
tata cara pelaksnaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan dan
keterangan – keterangan lain yang hanya dapat djelaskan dalam bentuk
tulisan. RKS basanya diberikan bersamaa dengan gambar yang semuanya
menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan.
DOKUMEN TENDER
RENCANA KERJA SYARAT (RKS)
A. Syarat-syarat Umum
Pasal 1
Penjelasan Umum
1. Kriteria dan syarat-syarat ini, yang selanjutnya disebut dokumen tender.
Dokumen tender adalah petunjuk yang harus diikuti dan dipenuhi oleh
pemborong atau rekan dalam penyusunan dan menyampaikan penawaran
serta merupakan syarat-syarat yang mengikuti dalam pelaksanaan
pekerjaan.
2. Pemborong atau rekanan harus membaca dengan seksama semua petunjuk
tertulis di dalam dokumen tender ini
Pasal 2
Keterangan Mengenai Pekerjaan
1. Pekerjaan yang dimaksud adalah pembangunan Gedung Kuliah Jurusan
Gizi Politeknik Kesehaan Palaembang
2. Pekerjaan tersebut berlokasi di Jalan Suka Bangun 1 Palembang Sumatera
Selatan.
B. Syarat-syarat Administrasi
Pasal 1
Peraturan Umum
1. Pemborong harus mentaati dengan tertib segala peraturan hukum yang
berlaku dan semua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan
dari pekerjaan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan atau persyaratan
yang dikeluarkan oleh jawatan kesehatan kerja.
2. Apabila ada beberapa hal dari persyaratan umum yang dituliskan kembali
dalam dokumen tender ini,berati hanya meminta perhatian khusus dan tidak
menghilangkan hal-hal lainnya dari persyaratan umum dan suplemen yang
ada. Tetapi apabila ada ketentuan yang berlainan, maka yang berlaku
adalah ketentuan dalam dokumen tender ini.
Pasal 2
Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)
1. Untuk melaksanakan pekrjaan, pemberi tugas, dan pemborong akan
membuat surat perjanjian pemborong yang ditanda tangani oleh kedua
belah pihak.
2. Pada kontrak atau surat perjanjian pemborong dilampirkan dokumen
sebagai berikut :
a. Jaminan pelaksanaan
b. Surat Perintah Kerja
c. Seluruh dokumen penawaran untuk pekerjaan ini berserta lampiran-lampirannya.
d. Berita acara rapat pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing).
e. Dokumen tender beserta lampirannya dan gambar-gambar.
Pasal 3
Jaminan pelaksanaan
1. Sebelum menandatangani surat perjanjian pemborong diwajibkan
menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa
jaminan Bank Pemerintah.
2. Apabila pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani surat
perjanjian pemborong, maka jaminan pelakasanaan disita dan menjadi hak
pemilik.
3. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai tanggal yang disapakati dan akan
dikembalikan kepada pemborong setelah pekerjan selesai 100% yang
dinyatakan dengan berita acara serah terima kedua bela pihak.
Pasal 4
Dokumen Tender, Gambar dan Petunjuk-petunjuk
1. Dokumen tender dan gambar rencana pekerjaan berlaku sebagai dasar
pedoman untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Jika terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen tender dan gambar
ataupun gambar dengan gambar maka ketentuan yang mengikat adalah
yang paling menguntungkan pemberi tugas dan hal ini akan diputuskan
3. Pemborong harus menyediakan sedikitnya 1 (satu) setcopy gambar-gambar dan dokumen tender di tempat pekerjaan dalam keadaan tetap rapi dan bersih
yang dapat dilihat setiap saat oleh pemberi tugas atau pengawas lapangan.
Pasal 5
Pemakaian Ukuran dan Gambar Kerja
1. Apabila dianggap perlu, pemborong harus membuat gambar kerja (shop
drawing) pelaksanaan untuk pekerjaan ini. Gambar-gambar tersebut
sbelum dilaksanankan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
pengawas lapangan.
2. Pemborong bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanan pekerjaan menurut
ukurna-ukuran yang tercantum dalam gambar kerja dan RKS ini.
3. Pemborong wajib mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera
memberi tahu kepada pengawas lapangan apabila terdapat perbedaab
ukuran antara gambar-gambar maupun terdapat situasi dilapangan.
4. Pemborong wajib mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap gambar
yang ada.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pemborong
1. Pemborong tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh hak dan
kewajibannya atas pekerjaan yang menjadi tugas kepada pihak lain (sub
leetting), tanpa izin tertulis dari pemberi tugas.
2. Pemborong wajib mempelajari dan mentaati semua ketentuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum didalam UU,
persyaratan umum dan suplemennya, persyaratan dalam UU, persyaratan
umum dan suplemenya, persyaratan instantsi teknik yang berwenang.
3. Pemborong wajib mentaati keputusan dan petunjuk-petunjuk dari pemberi
tugas dan pengawasa lapangan sepanjang hal tersebut tidak menyimpang
dari dokumen tender dan gambar-gambar.
4. Pemborong dapat meminta penjelasan kepada pengawas lapangan bila
mana menurut pendapatnya ada bagian-bagian dokumen surat perjanjian
pemborong atau hal-hal lain yag kurang jelas.
Pasal 7
Tanggung Jawab Pemborong
1. Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam dokumen tender dan gambar-gambar.
2. Pemborong berkewajiban meperbaiki kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan dengan pemborong sendiri.
3. Bilaan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,
maka pemborong wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi
tugas melalui lapangan pengawas lapangan.
4. Pemborng bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang
dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
5. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian pemborong dalam melaksanakan
pekerjaan menjadi tanggung jawab pemborong.
6. Pemborong harus bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan,
terhadap kemungkinan timbulnya klaim dan tuntutan ganti rugi dari pihak
ketiga, serta biaya-biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.
Pasal 8
Perizinan
1. Pembayaran dan penembusan seluruh biaya yang diperlukan untuk surat
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusnya dilakukan pemborong.
2. Surat perizinan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan ini harus diurus oleh pemborong dan atas tanggung jawab dan
biaya pemborong.
3. Pemborong harus menyerahkan surat izin yang diperoleh atau yang
disyaratkan yang menyakut pekerjaan ini kepada pemberi tugas.
4. Pemeriksaan, pengujian dan lain-lain berserta keterangan resminya
(certificate) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus diurus
oleh pemborong atas tanggung dan biaya pemborong.
Pasal 9
Pengawal Penyelenggaran dari Pemborong
1. Pemimpin harian pelaksanaan pekerjaan oleh pemborong harus diserahkan
kepada penanggung jawab lapangan yang ahli dan berpengalaman, serta
memiliki wewenang penuh untuk memutuskan segala persoalan peborng
ditempat pekerjaan ini.
2. Pemborong harus membuat bagan organisasi pekerjaan dengan lengkap
dengan nama – nama petugasnya.
3. Penanggung jawab lapanggan wajib berada ditempat pekerjaan selama jam
pekerjaan dan setiap saat diperlukan dalam pelaksanaan pekrjaan atau pada
setiap saat waktu yang diaanggap perlu oleh pemberi tugas atau pengawas
lapangan.
Pasal 11
Resiko Upah dan Harga
1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditunjuk
sebagai pelaksanaan pekerjaan (sejak dikeluarkannya surat perintah kerja),
pemborong harus telah siap dengan bagan rencana kerja (Barchart) dalam
skala waktu sesuai dengan batas waktu maksimum yang ditentukan.
2. Tuntutan (klaim) kenaikan harga borongan hanya diizinkan apabila
pemerintah daerah mengeluarkan edaran tentang kenaikan harga borongan
yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan atau upah di dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan.
3. Jika terjadi hal demikian seperti disebutkan dalam ayat 2 maka perhitungan
dilakukan menurut peraturan tersebut.
Pasal 12
Laporan-laporan
1. Pemborong diwajibkan membuat catatan-catatan berupa laporan harian
yang memberikan gambaran dan catatan yang singkat dan jelas:
a. Paraf berlangsungnya pekerjaan
b. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong bawahan
c. Catatan dan perintah pemberi tugas dan pengawasan lapangan yang
telah disampaikan, tertulis maupun lisan
d. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai dan
yang ditolak)
e. Keadaan cuaca
f. Hal ikhwal mengenai pekerjaan
g. Pekerjaan tambah atau kurang
h. Lain-lain dianggap perlu
2. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu oleh pemborong
dibuat laporan mingguan yang disampaikan langsung kepada pengawas.
3. Bila mana ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak serasi didalam
pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus melaporkan dan memberi saran
secara tertulis kepada pengawas atau pemberi tugas.
4. Dokumentasi
a. Sebelum pekerjaan dimulai, keadaan lapangan atau tempat pekerjaan
masih 0% harus diadakan pemotretan ditempat-tempat yang dianggap
penting menurut pertimbangan pemberi tugas dan pengawasan
lapangan.
b. Setiap permintaan pembayaran atau termin (angsuran) dan penyerahan
pertama harus diadakan pemotretan yang menunjukan prestasi
pekerjaan (min. 5 Arah).
Pasal 13
Penyerahan Pekerjaan
1. Rencana tanggal penyerahan pertama maupun penyerahan kedua yang
harus di lanjutkan kepada pemberi tugas selambat lambatnya 3 (tiga) hari
kalender sebelum tanggal penyerahan dimaksud.
2. Sebelum penyerahan pekerjaan di lakukan, pengawas lapangan akan
mengadakan pemeriksaan seksama atas keseluruan hasil pekerjaan
pemborong. Pemberiksaan dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai
memuaskan pemberi tugas yang selanjutnya menetapkan tanggal
penyerahan pekerjaan.
3. Pada saat pelaksanaan maupun penyerahan akan dibuat berita acara, yaitu
berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama dan kedua
dan berita acara penyerahan pertama atau kedua pekerjaan.
Pasal 14
Masa Pemeliharaan
1. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh)
dari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan.
2. Di dalam jangka waktu pemeliharaan pemborong wajib memperbaiki
bangunan atau instalasi yang rusak atas tanggungan dan biaya pemborong
sampai hal tersebut diterima baik oleh pemberi tugas.
Pasal 15
Keterlambatan dan Perpanjangan Waktu
1. Keterlambatan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dan
memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat kesalahan pemborong tidak
dijadikan alasan untuk perpanjangan waktu.
2. Keterlambatan akibat dari tindakan pemberi tugas dan keadaan force
majeure dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
setelah dinilai dengan seksama dan atas permintaan dari pemborong.
3. Permohonan perpanjangan waktu tersebut harus diajukan oleh pemborong
selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah terjadinya peristiwa-peristiwa
dimaksud, jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap
tidak ada permohonan perpanjangan waktu.
Pasal 16
Pekerjaan Tambah Kurang
1. Apabila tambah kurang dapat dilaksanakan setelah pemborong menerima
perintah tertulis dari pemberi tugas.
2. Perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang didasarkan atas daftar harga
satuan pekerjaan, harga satuan upah, serta harga satuan bahan dan peralatan
yang dilampirkan pemborong dalam surat penawarannya.
Pasal 17
Uraian Umum
1. Pada prinsipnya pemborong harus mengizinkan pihak-pihak lain yang
ditugaskan oleh pemberi tugas dan pengawas pelaksanaan pekerjaan untuk
bekerja pada waktu dan tempat yang sama.
2. Jam kerja adalah mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 untuk
setiap harinya, kecuali hari libur resmi. Jika pemborong menghendaki lain,
maka pemborong harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pemberi tugas/pengawas lapangan.
3. Untuk kelancaran mekanisme surat menyurat, maka surat pemborong yang
di tujukan kepada pemberi tugas ataupun siapa saja yang ada kaitannya
dengan pekerjaan ini, diserahkan melalui pengawas lapangan.
C. Syarat-syarat Teknis
Pasal 1
Uraian Umum
1. Pemberi pekerjaan meliputi :
Pengadaan, pengolahan mendatangkan, pengangkutan semua bahan,
pengerahan tenaga kerja, mengadakan, mobilisasi alat pembantu dan
sebagainya yang pada umunya langsung atau tidak termasuk didalam usaha
menyelesaikan dengan baik dan menyerahkan pekerjaan yang sempurna
dan lengkap.
2. Lapangan pekerjaan dalam keadaan pada waktu penawaran termasuk segala
sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan tanggung jawabnya kepada
kontraktor dengan berita acara penyerahan lapangan.
3. Oleh kontraktor, pekerjaan haruslah diserahkan dengan sempurna dalam
keadaan selesai dimana termasuk pembersihan lapangan dan sebagainya.
Pasal 2
Lingkkup Pekerjaan
1. Pekerjaan sub struktur
a. Pekerjaan pondasi
b. Pekerjaan sloof
2. Pekerjaan upper struktur
a. Pekerjaan kolom
b. Pekerjaan balok
c. Pekerjaan tangga
d. Pekerjaan atap, pelat, dan tangga
e. Pekerjaan lain-lain sesuai gambar kerja
Pasal 3
Pengukuran
1. Ukuran-ukuran patokan dan ukuran tinggi telah ditetapkan dalam gambar-
gambar.
2. Jika terdapat perbedaan ukuran antara gambar-gambar utama dan gambar-
gambar perincian, maka yang mengikat adalah ukuran-ukuran pada gambar utama.
Namun demikian, hal-hal tersebut harus dilaporkan segera kepada
direksi lapangan.
3. Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang keliru selama
pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab dan resiko kontraktor
sepenuhnya.
4. Sebagai ukuran pokok kurang lebih 0.00 (titik duga pokok = titik 0)
ditentukan kemudian oleh tanda-tanda tersebut dari pokok-pokok beton yang permanen
di atas halaman pembangunan. Oleh kontraktor, tanda-
tanda tetap ini harus dijaga dan dipelihara selama pembangunan.
5. Pelaksanaan pengukuran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Garis sepadan dan pokok-pokok yang sah dikerjakan oleh kontraktor
dan disahkan oleh pengawas dinyatakan dalam sebuahberita acara.
b. Pelaksanaan ini jika terdapat keterlambatan, tidak akan dapat dipakai
alasan untuk penundaan waktu pembangunan, semua biaya adalah
tanggung jawab kontraktor.
Pasal 4
Pekerjaan Tanah dan Galian
1. Pekerjaan galian
a. Semua galian harus dilaksanakan sesuai seperti dinyatakan dalam
gambar-gambar dan syarat syarat yang ditentukan menurut keperluan
b. Dasar dari semua galian lubang pondasi harus datar
c. Kedalaman semua galian harus mendapatkan semua pemeriksaan dan
persetujuan direksi lapangan
d. Terhadap kemungkinan berkumpulnya air dalam galian-galian, baik
pada waktu menggali maupun pada waktu mengerjakan pondasi, harus
disediakan pompa air atau pompa lumpur yang jika diperlukan dapat
bekerja terus-menerus untuk menghindari terkumpulnya air tersebut
e. Bagian yang harus diurug kembali harus diurug dengan tanah bersih
dari kotoran
Pasal 5
Urugan
Urugan pasir harus menggunakan pasir yang bersih dan disirami
dengan air, kemudian ditumbuk hingga padat. Urugan pasir dilakukan
dibagian dalam dari bekas galian pondasi, dibawah semua pondasi pasangan
batu bata dan dibawah semua lantai dengan tebal sesuai gambar.
Pasal 6
Pekerjaan Pondasi
1. Pekerjaan persiapan pondasi
a. Lingkup pekerjaan
Meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, instalasi konstruksi dan
perlengkapan-perlengkapan untuk semua pekerjaan penggalian,
pengurugan dan pembuatan konstruksi pondasi.
b. Penggalian pondasi
Semua galian dilaksanakan dengan gambar syarat byang ditentukan
menurut keperluan
2. Pengaruh pondasi
a. Lingkup pekerjaan
- Untuk peninggian guna mencapai level konstruksi sesuai gambar
- Luas daerah pengurugan sesuai rencana
b. Bahan-bahan
Bila tidak dicantumkan dalam gambar beton bertulang, beton rabat, dan
pondasi atau urugan, di bawah plat beton bertulang, beton rabat dan
pondasi harus terdiri dari urugan pasir, setebal 15 cm padat.
Pasal 7
Pekerjaan Beton Bertulang
1. Pekerjaan beton bertulang dipergunakan pada pelat, tangga, balok, kolom,
sloof dan pondasi.
2. Ukuran-ukuran pembesian dari semua bagian konstruksi beton bertulang
diberikan secara lengkap di dalam gambar dan merupakan patokan dalam
perhitungan volume pekerjaan beton pada perincian harga penawaran.
3. Tidak diperkenan kepada kontraktor untuk melaksanakan pengecoran beton
tanpa izin terlebih dahulu kepala konsultan pengawas untuk diadakan
pemeriksaan konstruksi dan selanjutnya dinyatakan pesetujuan pengecoran
secara tertulis.
4. Penyimpanan
a. Pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan pada umunya harus sesuai
dengan waktu dan urutan pelaksanaan.
b. Semen harus di datangkan dalam zak yang tidak pecah, segera setelah
diturunkan disimpan dalam gudang yang kering, terlindungi dari
pengaruh cuaca, ventilasi secukupnya dan lantai bebas dari tanah.
c. Beton besi harus bebas dari tanah dengan menggunakan bantalan kayu
dan bebas dari zat asing lainnya.
d. Agregat harus ditempatkan dalam bak-bak yang cukup terpisah dari
satu dan lain jenisnya/gradasinya dan diatas lantai beton ringan untuk
menghindari tercampurnya dengan tanah.
5. Pelaksanaan pembuatan beton/kualitas beton adukan beton adalah
campuran dari semen Portland, pasir, batu pecah/kerikil dan air. Semuanya
diaduk dalam perbandingan tertentu sehingga didapat kekentalan yang baik
dengan kekuatan yang diinginkan. Mutu beton fc’=25 Mpa digunakan
untuk semua struktur beton dengan fy = 400 Mpa.
6. Cetakan dan acuan
a. Untuk mencengah terserapnya air beton oleh cetakan, maka cetakan
harus dilapisi dengan lembaran plastic atau kertas semen yang
dihubungkan dengan cermat.
b. Papan batas cetakan hanya boleh digunakan kembali jika masih dalam
keadaan baik dan harus disetujui oleh direksi lapangan.
c. Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada
perubahan bentuk yang nyata dan dapat menampung beton-beton
sementara sesuai dengan kecepatan pembetonan.
7. Lantai kerja
Untuk bagunan konstruksi beton yang terletak langsung di atas tanah harus
dibuat lantai kerja setebal 5 cm.
8. Cetakan dan acuan
a. Sebelum pengecoran dilakukan, semua pekerjaan acuan, tulangan,
instalasi, harus sudah terpasang dan mendapat pemeriksaan persetujuan
tertulis dari direksi lapangan.
b. Acuan harus dibersihkan dengan cara menyemprotkan air bersih atau
menggunakan kompresor.
c. Beton harus dicor pada tempat pekerjaan secepat mungkin serelah
bidang acuan dibasahi air dimulai.
d. Bilamana pengecoran pada salah satu bagian konstruksi terpaksa harus
diputuskan maka tempatnya harus terletak pada batas pelaksanaan,
Pasal 10
Pekerjaan Pembesian
Baja pekerjaan beton digunakan besi yang tidak boleh cacat seperti
serpih, retak, gelembung, lipatan atau bagian bagian yang tidak sempurna.
Untuk besi tulangan menggunakan besi KS. Beton yang digunakan harus
bersih dari kotoran, lemak dan karat yang lepas. Kawat harus berkualitas
lunak.
